Rencana Penambahan Komisi DPR RI Belum Dibahas di Rapat Paripurna

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut adanya desas-desus penambahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyesuaikan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Hal ini sebabkan wacana penambahan komisi di DPR RI belum bisa dibahas pada periode ini.
 
Dasco menjelaskan rencana penambahan komisi di DPR RI belum bisa dibahas pada rapat paripurna DPR RI pada Senin, 30 September 2024, mengingat AKD nantinya harus menyesuaikan dengan porsi kabinet pemerintahan baru. Wacana penambahan komisi merupakan langkah DPR RI untuk mengakomodasi kemungkinan penambahan Kementerian di pemerintahan baru, sehingga nantinya alat kelengkapan dewan akan menyesuaikan dengan mitra komisi.
 

Baca: Minta Maaf, Puan Menangis di Rapat Paripurna Terakhir

Rapat paripurna berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Dalam rapat yang memuat 15 agenda tersebut, DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masuk ke dalam program prioritas legislasi nasional (Prolegnas) untuk periode selanjutnya. RUU PPRT sebetulnya telah masuk Prolegnas sejak 2024, namun tak kunjung disahkan.
 
Selain itu, Komisi I DPR juga mengesahkan RUU tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang Pertahanan. RUU ini akan menyertakan lima negara yaitu India, Brazil, Arab Saudi, Kamboja, dan Prancis. Setelahnya, Komisi II DPR RI mengesahkan RUU Kabupaten/Kota.
 
Adapun agenda mengenai Pansus Haji juga akan dirapatkan dalam hari yang sama, masyarakat senantiasa mengawal fungsi pengawasan DPR terhadap dugaan-dugaan pungli, gratifikasi kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024. Dalam penyelidikan Komisi VIII DPR RI dan Pansus Haji teranyar, keduanya gagal menghadirkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut diketahui sudah mangkir tiga kali dari panggilan pansus haji untuk dimintai keterangan penyelanggaraan haji.
 

Baca: Menag Yaqut 3 Kali Mangkir Panggilan Pansus Haji, Safari ke Arab Saudi hingga Prancis

 
Panggilan sejak Agustus 2024 itu tidak pernah disambut hingga Yaqut safari dinas ke luar negeri dan belum kembali ke Tanah Air sampai sekarang. Mepetnya waktu DPR periode saat ini membuat Pansus merumuskan rekomendasi tanpa klarifikasi Menag Yaqut.
 
Sedari pertengahan September lalu, Menag Yaqut Cholil Qoumas memulai safari dinasnya ke empat negara. Mulai dari Arab Saudi, Italia, Prancis, hingga Uni Emirat Arab (UEA).