Polda Metro Jaya Mendadak Dipenuhi Karangan Bunga, Dukung Polisi Usut Kasus Kakap

Jakarta: Suasana Polda Metro Jaya tampak berbeda hari ini, Sabtu, 11 Juli 2026. Sejumlah karangan bunga tampak berjejer di depannya, bertuliskan dukungan untuk kepolisian.

Isi tulisannya Presiden Prabowo bersama Polri, Rakyat bersama Polri, Bravo Polri, dan masih banyak lagi. Namun tidak tercantumkan siapa nama pengirimnya.

"Bersifat anonim atau tanpa nama," ujar Jurnalis Metro TV Ifdal Amal, dalam program Headline News Metro TV.

Hanya terlihat satu karangan bunga yang mencantumkan nama pengirimnya, yakni Akbar S.H., M.H., M.M. Namun masih belum dipastikan mengenai sosok Akbar tersebut.

"Kendati demikian nama tersebut cenderung umum ya, karena bukan nama lengkap juga, tidak disertai dengan jabatan tertentu, sehingga kami belum mengetahui dari mana karangan bunga ini berasal," kata Ifdal.

Dari informasi yang dihimpun, karangan bunga tersebut mulai bermunculan sejak Kamis malam, 9 Juli 2026. Diduga karangan bunga tersebut bentuk dukungan terhadap Polri terkait penyelidikan tiga kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) dan Polda Metro Jaya.
 

Ketiga kasus tersebut, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara, Asabri dan Jiwasraya pada 2020-2025, dan dugaan pencucian dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Polisi sudah menggeledah 12 lokasi untuk mendalami perkara tersebut, di antaranya rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan beberapa lokasi lainnya.

Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari uang maupun emas. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menjelaskan pihaknya menyita uang senilai puluhan miliar dari kafe dalam bentuk dolar Singapura (SGD), dolar Amerika Serikat (USD), dan Rupiah.

Terkini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Febrie dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna