Kabasarnas Tersandung Kasus Jelang Akhir Masa Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus suap proyek di Basarnas periode 2021-2023. Henri menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka harusnya mengikuti mekanisme yang berlaku lantaran dirinya militer aktif. 

Meski begitu Henri akan tetap mengikuti proses hukum di TNI dalam kasus ini. Ia membantah dugaan mengakali sistem lelang elektronik demi mendapatkan fee dalam proyek pengadaan barang di Basarnas.

Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi KPK yang mampu mencermati praktik korupsi yang diduga dilakukan Kabasarnas Henri Alfiandi. Menurut Mahfud, Pemerintah selama ini telah memberlakukan lelang elektronik sebagai solusi mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Penegak hukum tinggal melakukan pengawasan atas proses lelang tersebut.

Dalam OTT kasus pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas, KPK telah menetapkan lima tersangka mereka yakni Kabasarnas, Marsdya Henri Alfiandi; Koorsmin Kabasarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi dan Marilya; serta Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.

Kasus ini bermula ketika Basarnas melaksanakan proyek pada 2023. Selain pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, terdapat pula public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17,3 miliar serta pengadaan ROV untuk KN Star Ganesha senilai Rp89,9 miliar.

Atas kasus ini kini KPK menyerahkan Pati bintang 3 TNI AU tersebut untuk ditahan di pusat Polisi Militer TNI. Hal ini lantaran saat terjaring OTT status Henri masih militer aktif dan tercatat berdinas sampai akhir Juli 2023. 

Ia sebenarnya sudah memasuki masa pensiun, 58 tahun, pada 24 Juli 2023. Hanya saja belum sempat melakukan sertijab menunggu surat keputusan dari Presiden Joko Widodo. 

Posisi Henri sebagai Kabasarnas diganti oleh Marsekal Madya Kusworo melalui keputusan mutasi perwira tinggi yang dilakukan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.