Abdul Mu'ti: Pembatasan Game Online akan Dibahas Bersama Sejumlah Kementerian

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pembatasan terhadap game online pascainsiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Abdul Mu'ti mengatakan setidaknya ada empat kementerian yang harus terlibat guna membahas permintaan Istana tersebut, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kementerian Agama (Kemenag).

“Nanti kami memang harus bicara lintas kementerian. Ini kan paling tidak melibatkan empat kementerian ya. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Komdigi, kemudian Kementerian PPPA, dan juga Kementerian Agama. Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa, 11 November 2025.

Keterlibatan empat kementerian ini, lanjutnya, karena kewenangan mengatur media, termasuk pembatasan isi konten gim daring bukanlah ranah pihaknya sehingga sejauh ini Kemendikdasmen hanya dapat menyampaikan usulan terkait perlunya pembatasan akses terhadap konten gim daring yang bersifat negatif di kalangan anak-anak.

“Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa gim daring itu ada manfaatnya, ya itu adalah diskusi akademik yang sangat panjang. Gim sebagai media pendidikan, ya. Tetapi, gim yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri. Dan problemnya sekarang adalah, ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain gim? Apalagi ketika main gimnya dengan HP di kamar misalnya. Itu kan tidak ada yang bisa mengontrol,” ujar Mendikdasmen. Metro TV/Dashyauly Hutauruk