Pemkot Semarang dan KPK Gelar Koordinasi Pencegahan Korupsi

Pemerintah Kota Semarang dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan pemantauan pencegahan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa proyek strategis. Koordinasi dan pemantauan pencegahan rasuah tersebut dilakukan dilaksanakan di ruang Loka Krida lantai 8 Gedung Moch. Ihsan Balai Kota Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan jika koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa agar tak terjebak praktik koruptif. 

Dirinya menyebut salah satu poin yang diambil yaitu nilai atau skor survei penilaian integritas (SPI) Kota Semarang sebesar 74 yang masuk kategori waspada. Dengan tingginya skor SPI tersebut, pihaknya melakukan pendampingan dengan memberikan penguatan.

Sementara itu Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan koordinasi bersama KPK tentang pencegahan korupsi selalu digencarkan melalui tim evaluasi pengawasan realisasi tiap bulan. Perempuan yang akrab disapa Mbak Ita itu pun menambahkan adanya pendampingan yang diberikan KPK tersebut diharapkan dapat meningkatkan pentingnya upaya pencegahan praktik koruptif, salah satunya mengelola dengan baik dan terbuka pada proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun ini, Pemkot Semarang telah menyampaikan kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi. Seperti di antaranya menetapkan standar operasional prosedur petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, termasuk edaran wali kota terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang.