KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Menhub Budi Karya soal Kasus Suap DJKA

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) FIrli Bahuri mengatakan bahwa keterangan Menhub Budi Karya Sumadi dinilai penting. Menhub Budi dipanggil sebagai saksi terkait dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

"Karena pada prinsipnya, memberi keterangan kepada penyidik itu menjadi penting. Supaya menjadi clear jelas apa yang terjadi, siapa yang berbuat, melihat, mendengar, dan siapa yang mengetahui dan mengalami." kata Ketua KPK, Firli Bahuri. 

Firli menyatakan penyidik telah mengirimkan surat penjadwalan ulang pemeriksaan. Firli meyakini Budi Karya Sumadi akan hadir dalam pemeriksaan. Namun, Firli tidak mengetahui secara pasti waktu pemeriksaan Budi Karya Sumadi. 

KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 14 Juli 2023 lalu. Namun Budi Karya berhalangan hadir lantaran tengah menjalankan agenda kerjanya. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA 2018-2022.

KPK menyita Rp2,8 miliar sebagai barang bukti dari keseluruhan uang yang akan diterima Rp14,5 miliar. 

Dari kasus ini, enam tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12A dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jc Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan 4 lainnya dijerat Pasal 5 dan atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jc Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP