12 November 2026 11:09
Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berjanji mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto secara profesional, prosedural, proporsional, dan etis. Polri juga masih mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Kami tidak ada keragu-raguan, kami akan melakukan tindakan yang tegas namun tetap mengedepankan upaya-upaya penyidikan yang profesional, prosedural, dan proporsional, dan juga etis," kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV.
Suyudi mengatakan penyidik masih mengumpulkan petunjuk dan alat bukti untuk mendalami dugaan tindak pidana makar. Polri juga mengerahkan analisis intelijen dan penyidik untuk mengungkap perkara tersebut.
"Kami masih mengumpulkan puzzle-puzzle dari petunjuk-petunjuk dan juga alat bukti terkait dengan tindak pidana makar yang tentunya ini perlu sebuah upaya baik secara analisa intelijen, kemudian juga dari para penyidik kami yang sudah kami tugaskan untuk bisa mengungkap ini," ujarnya.
Ia meyakini petunjuk dan masukan yang disampaikan anggota Komisi III DPR dapat membantu proses pengungkapan perkara. Suyudi pun meminta dukungan DPR dalam penanganan kasus tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membacakan dua poin kesimpulan rapat Masa Persidangan II Tahun 2026-2027. Poin pertama, Komisi III mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik. Komisi III juga meminta penanganan perkara tetap mengedepankan prinsip profesionalitas.
Poin kedua, Komisi III menilai rangkaian tindak pidana penyadapan ilegal yang dilakukan para tersangka telah memenuhi unsur makar. Atas dasar itu, Komisi III meminta penyidik Polri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik perkara tersebut.
"Terima kasih, disetujui ya?" ujar Habiburokhman saat meminta persetujuan peserta rapat.
Pertanyaan tersebut langsung disambut seruan persetujuan dari para peserta rapat.
Sebelumnya, Suyudi memaparkan bahwa sasaran dugaan penyadapan mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden, lingkar istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, hingga aktivis dan mahasiswa.
Kapolri menegaskan daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam suatu tindak pidana.