Usai dilantik, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan akan menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Karding akan fokus dalam konsep pembiayaan pekerja migran hingga memaksimalkan peran Atase Ketenagakerjaan (Atnaker).
Di hadapan seluruh pegawai BP2MI, Karding optimistis lembaganya akan menjalankan tugas yang diberikan Presiden. Terlebih, nomenklatur lembaga tersebut sudah diubah menjadi kementerian yang akan memperkuat wewenangnya.
Sehingga dengan naiknya status lembaga, pembenahan internal kementerian tersebut akan diutamakan oleh Karding dan dua wakil menterinya, yaitu Dzulfikar Ahmad Tawalla dan Christina Aryani.
Meski tidak menjelaskan secara gamblang terkait program kerja 100 harinya, tapi Karding menyebut, konsep dan mekanisme pembayaran para
pekerja migran akan menjadi fokusnya. Hal tersebut dilakukan agar ketika pulang ke Tanah Air, para pekerja migran memiliki dana yang cukup untuk hidup atau membuka usaha.
"Agar para pekerja migran ini dalam mengelola keuangannya enggak sembarangan, sehingga ketika pulang mereka miskin lagi dan tidak ada investasinya. Nanti kita coba lebih baik," ucap Karding saat melakukan pengarahan di Kantor BP2MI, Jakarta, Selasa pagi 22 Oktober 2024.
Selain itu, peran Atnaker di luar negeri juga akan dimaksimalkan. Agar Atnaker dapat bernegosiasi dengan stakeholder terkait hingga dapat melakukan advokasi terhadap para pekerja migran.
"Saya sungguh berharap peran Atnaker di luar negeri itu ditingkatkan. Jadi tidak hanya rutin pengawasan, tapi juga kalau bisa mereka berfungsi mempromosikan, negosiasi, dan dengan cepat melakukan advokasi," imbuhnya.
Streaming