Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menjelaskan, perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia cukup pesat. Bahkan di pasar modal, saat ini sudah ada saham-saham yang dikategorikan sebagai syariah.
"Pasar modal itu sudah syariah karena prinsipnya bagi hasil, tapi tidak bisa dikatakan semua saham-saham yang dijual itu syariah," kata Anggito dalam 'Metro TV Sharia Economic Forum: Accelerating Growth and Prosperity: Path to Global Impact' di The Tribatra Hotel, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Anggito mengungkapkan, tidak semua saham bisa dikatakan syariah. Pasalnya, tidak semua emiten menjalankan bisnis yang sesuai syariah, misalnya mengandung bisnis nonhalal, atau bisnis yang dibiayai dari utang.
"Ada indeksnya saham syariah. Boleh asal jangan diperdagangkan di secondary market karena ada unsur spekulasi jadi itu adalah tergolong tidak syar'i," ungkap Anggito.
Perdagangan kripto
Sementara untuk kripto, Anggito menjelaskan, belum ada fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tak hanya itu, ia menyebut, kripto juga tidak memiliki underlying transaction yang jelas.
"Kripto itu belum ada fatwa kalau dia syariah karena enggak ada underlying-nya tapi sekarang di dunia ini sedang dipikirkan karena kripto ini sedang mendunia, di Indonesia juga banyak," jelas Anggito.
Meski begitu, Anggito menyebut, perlu adanya pembahasan mengenai fatwa syariah bagi aset kripto. Ia mencontohkan, dulu unit usaha syariah (UUS) yang ada di perbankan juga sempat mengalami perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak.
"Seperti UUS juga sama, ini dulu dikatakan enggak syariah segala macam, ini tapi diakui sekarang. UUS lebih kompetitif dibandingkan yang BUS, karena dia punya IT bagus, dari bank konvensional, tidak perlu branding lagi, SDM bisa bertukar dari yang konvensional," ujar Anggito.
Streaming