Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 10 berkas kesimpulan dari para pihak mengenai uji materi sistem pemilu proporsional terbuka, Rabu (31/5/2023).
Uji materi itu akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang rencananya digelar secara tertutup dalam waktu dekat.
Juru bicara MK, Fajar Laksono menyebut hakim memiliki pertimbangan untuk menentukan putusan, sehingga dapat sesuai konstitusional hukum yang berlaku.
Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) atas perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup pada 14 November 2022.
Namun, sebanyak delapan fraksi partai politik menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.
