Kecurigaan publik terhadap Presiden Jokowi yang ditengarai cawe-cawe, mencampuri politik pilpres, kian kuat. Presiden Jokowi menganggap wajar pertemuan dengan para tokoh politik. Namun, pengamat politik Rocky Gerung dan Ujang Komarudin menduga Presiden Jokowi ikut campur dalam pembicaraan koalisi partai politik tertentu yang mengusung bacapres.
Sejumlah kalangan menyoroti manuver Istana ikut campur dalam urusan politik menjelang Pilpres 2024. Hal ini terlihat dari cara Presiden Jokowi melakukan endorse koalisi, serta mengumpulkan elite parpol di Istana Kepresidenan Jakarta.
Setelah mendapat kritikan tajam dari sejumlah pengamat politik, Jokowi mengatakan tidak ada yang dilanggar secara konstitusi. Bahkan Jokowi mengatakan, selain pejabat publik, dirinya juga pejabat politik.
Namun, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin membantah hal ini. Ujang mengatakan kalau tidak mau dikatakan konsolidasi parpol pendukung bacapres tertentu. Namun, kasak kusuk politik terkait koalisi bacapres tentunya tidak layak dilakukan di istana.
Sementara itu, pengamat plitik Rocky Gerung mengatakan, yang dilakukan Jokowi saat ini mencederai demokrasi. Sebab, Jokowi dipilih melalui pemilu yang demokratis. Tudingan Presiden Jokowi memang memiliki preferensi tertentu terhadap salah satu koalisi pendukung bacapres adalah dengan tidak mengundang parpol yang memiliki preferensi yang berbeda dengan Jokowi.
Rocky Gerung menyayangkan saat ini koalisi parpol justru mengikuti arus pergerakan politik. Bukan koalisi yang menentukan apa keputusan yang harus diambil secara mandiri.
Terbukti, usai pertemuan para petinggi parpol Koalisi Pemerintahan dengan presiden di Istana. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB bergerilya memantapkan Koalisi Besar. Bahkan, Koalisi Besar tak malu mengajak Partai Demokrat, meski telah berkomitmen membentuk Koalisi Perubahan untuk Perbaikan yang mendukung pencapresan Anies Baswedan.
