Bedah Editorial MI: Terobosan Menteri Kesehatan

SEBELUM ada program BPJS Kesehatan yang diluncurkan pada 1 Januari 2014, ungkapan 'orang miskin dilarang sakit' menjadi ungkapan satir yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, biaya berobat yang teramat mahal membuat tiap orang 'wajib' menghindarkan diri dari penyakit, apalagi orang tak mampu. Kalau sudah sakit, mau bayar pakai apa? Buat makan sehari-hari saja paspasan.

'Tidak boleh sakit', jelas sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Belum pernah ada manusia di dunia ini yang sepanjang hidup mereka tidak pernah sakit, sehebat apapun orang menjaga kesehatan mereka.

Namun, setelah ada BPJS Kesehatan, kini setiap orang 'boleh sakit', meski semua berharap sehat wal afiat. Program itu menghilangkan dikotomi kaya-miskin, yang ada ialah orang sehat ramai-ramai urunan bulanan lewat iuran untuk membiayai orang sakit yang sedang berobat. Konsepnya terbilang mulia, apalagi iuran bulanannya pun terbilang murah.

Meski begitu, faktanya, pelaksanaan program itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Lembaga pengelola BPJS Kesehatan tiap bulan masih ngosngosan karena tidak setiap orang mau membayar iuran itu.
Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya antisipasi terhadap datangnya sakit menjadi penyebab utamanya. Sedia payung sebelum hujan belum menjadi pegangan oleh banyak orang.

Sulitnya mengajak orang sehat untuk beramai-ramai urunan membiayai orang sakit membuat keuangan negara lagi-lagi harus dikuras. Memang, sudah jadi tugas negara untuk menjamin kesehatan warganya. Namun, tak pedulinya banyak orang kian memperumit keadaan.

Keadaan menjadi semakin rumit saat orang yang berkemampuan finansial mumpuni juga ingin ikut merasakan fasilitas BPJS Kesehatan. Alhasil, warga sehat yang di negeri ini didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah harus urunan membiayai si kaya yang sedang sakit.
 

Karena itu, kita mendukung rencana yang digulirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar BPJS Kesehatan tidak lagi membiayai orang kaya. Dari data yang dipegangnya, ada orang kaya yang gajinya Rp100 juta per bulan mendapat bantuan BPJS Kesehatan.

Di DPR, pekan lalu, ia menyuarakan perlunya BPJS Kesehatan hanya fokus melayani masyarakat menengah ke bawah, tak lagi mengkover biaya perawatan kelas 1 orang kaya. Konkretnya, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar untuk semua pasien BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan bahkan sudah meneken nota kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk orang kaya yang tak mau mendapat layanan standar dari BPJS Kesehatan. Dengan kerja sama itu, orang kaya dapat mengombinasikan asuransi BPJS Kesehatan dengan produk asuransi swasta yang dimilikinya.

Dengan penghapusan kelas layanan itu, keuangan BPJS Kesehatan bisa terjaga. Uang yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin untuk membiayai orang tidak mampu dan kurang mampu yang sakit sampai sembuh, bukan baru tiga hari dirawat lantas disuruh pulang karena biaya yang menjulang.

Rencana pemerintah itu pasti akan menuai pro-kontra, karena negara mendikotomi kaya dan miskin. Padahal, tak ada satu pun bunyi konstitusi yang mendiskriminasi warganya.

Bisa jadi sebentar lagi akan muncul ungkapan satir baru 'orang kaya kini tak boleh sakit'.
Tentu ungkapan satir itu jika menjadi kenyataan akan berubah menjadi ironi. Di mana moral negara ini jika orang yang mumpuni secara finansial harus disokong biaya pengobatan kelas 1-nya oleh masyarakat yang finansialnya kembang-kempis?

Sekali lagi, di tengah layanan jaminan kesehatan dari negara yang masih kembang-kempis saat ini, perlu sebuah terobosan berani dari pemerintah. Namun, pemerintah juga tak boleh lupa untuk terus menyempurnakan sistem jaminan kesehatan, karena konstitusi tak pernah membedakan warganya, semua punya hak yang sama.