Banggar DPR Dorong Penghapusan Kompensasi Energi untuk Konsumen Mampu

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong penghapusan kompensasi energi untuk konsumen mampu yang selama ini dianggarkan hingga Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, kompensasi harus dialihkan ke subsidi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat rentan dan sektor produktif. 

Dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Said menyoroti pembengkakan kompensasi energi yang selama ini justru lebih banyak dinikmati oleh konsumen golongan atas. Kebijakan itu dinilai kurang berkeadilan karena subsidi atau kompensasi seharusnya menjadi penopang bagi masyarakat miskin, bukan mereka yang secara ekonomi mampu. 

"Di belanja pusat ini, khusus subsidi dan kompensasi. Kompensasi kami ingin ada formulasi ulang dari pemerintah, agar kompensasi itu betul-betul tepat sasaran lebih baik ditujukan kepada kelompok menengah yang sekarang kelompok menengah itu kita tahu bersama dari 60,3 juta di tahun 2024 menjadi 51 jutaan alias meloror 9 juta." kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Selasa, 15 Juli 2025.
 

Baca juga: KPK Beberkan Alasan Minta Tambahan Anggaran ke DPR

Ia mendorong agar anggaran kompensasi segera dialihkan untuk memperkuat subsidi langsung yang memberikan dampak nyata kepada rumah tangga rentan dan juga sektor-sektor yang menggerakan ekonomi. Politikus PDI Perjuangan ini juga mendorong reformasi skema subsidi energi agar tepat sasaran, dengan mengutamakan asas keadilan dan efektivitas anggaran.

Rapat Panja Banggar ini membahas pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat dalam pengantar RAPBN 2026. Ada sejumlah isu strategis juga diangkat, seperti penguatan pertahanan nasional, program asta cita, stabilitas pangan, ketahanan energi, serta reformasi subsidi, dan kompensasi.