Prabowo Ultimatum Pengusaha yang Enggan Bayar Pajak

Presiden Prabowo Subianto mengaku geram dengan pengusaha besar yang masih enggan membayar pajak, meski telah diberi kemudahan berusaha oleh pemerintah. Prabowo dengan tegas akan menindak pengusaha nakal tersebut.

"Ada pengusaha besar, kita kasih HGU (hak guna usaha), kita kasih kredit dari bank pemerintah, sudah dikasih-kasih, masih melanggar, masih gak mau bayar pajak, masih nipu, bahkan ada yang di hutan lindung, menganggap pemerintah Indonesia itu 'bisa gue atur',"  ungkap Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 di Tangerang, Banten, pada Kamis 28 Agustus 2025.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menarik 3,2 juta hektare lahan, termasuk lahan yang merupakan hutan lindung untuk dikuasai negara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada September 2025 nanti sudah mencapai 3,7 juta hektare yang dikuasai oleh pemerintah.

"Pemerintah saya sudah menguasai kembali 3,1 juta Ha pada tanggal 15, hari ini sudah 3,2 juta. Akhir Agustus akan menjadi 3,5 juta hektare. Mungkin September jadi 3,7 juta Ha sudah kami kuasai kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia," ujar Prabowo.
 

Baca juga: Kejagung Kembalikan 3,3 Juta Hektare Hutan Negara yang Dimanfaatkan Ilegal

Prabowo menegaskan tidak akan melunak kepada para pengusaha-pengusaha nakal. Pengusaha nakal itu harus membayar pajak dan denda sebagaimana mestinya. Pemerintah juga tidak akan segan-segan menarik lahan dari tangan pebisnis-pebisnis yang enggan mematuhi aturan. 

"Tidak ada pemutihan-pemutihan. Enak saja, udah ngelanggar minta diputihkan. Kalau mau ganti rugi, ganti rugi yang benar. Kalau tidak ganti rugi, ya saya ambil," tegas Prabowo.

Upaya tersebut, kata Prabowo, merujuk pada ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.