Pemerintah Jadi Penjamin Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung

Jakarta: Besaran suku bunga (interest rate) pinjaman pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) yang bakal disepakati Indonesia dan Tiongkok sebesar tiga persen.
 
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan angka ini lebih rendah dari tawaran awal yang diminta Tiongkok di level empat persen.
 
Total pembengkakan biaya proyek KCJB yang disepakati kedua negara sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,4 triliun (kurs: Rp15.355 per USD).

Indonesia harus menanggung utang sebesar USD550 juta atau sekitar Rp8,2 triliun. Dana tersebut akan dibayarkan Indonesia melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).
 
"Terakhir (negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok) di bawah empat persen. Di kisaran tiga persen hingga 3,5 persen lah," kata dia di Kompleks Senayan, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Kamis, 21 September 2023.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium BUMN proyek KCJB, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memiliki saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diharuskan mencari dana tambahan untuk membayar utang dari pembengkakan biaya proyek KCJB.
 
Pemerintah pun telah memberikan penjaminan utang proyek KCJB lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
 
Tiko menjelaskan KAI dapat mengajukan pinjaman kepada pemerintah sebagai jaminan dari proyek tersebut jika terjadi perubahan cost overrun dalam pengerjaan proyek dan divalidasi oleh audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
Proyek KCJB digarap oleh KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT PSBI dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
 
Porsi kepemilikan PSBI di KCIC adalah 60 persen, sedangkan Beijing Yawan 40 persen. Tiko menambahkan, di satu sisi pinjaman yang dilakukan KAI tersebut dapat meningkatkan permodalan usaha KCIC melalui konsorsium PSBI.
 
"Kami merasa KAI cukup sehat untuk melakukan penugasan untuk menutupi cost overrun itu. KAI juga wajib memberikan tambahan pinjaman pemegang saham kepada KCIC," ucap Tiko.