KPK: Biro Perjalanan Jual Kuota Petugas jadi Haji Jalur Khusus

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pelaku penjual kuota untuk petugas medis sampai pendamping haji merupakan para biro perjalanan. Kuota petugas bahkan ditawarkan untuk dibayar lewat jalur haji khusus.

“PIHK (pelaksana ibadah haji khusus alias biro travel) ini kemudian menjual kuota yang seharusnya khusus untuk petugas haji, diperjual belikan kepada calon jemaah (haji khusus) lainnya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Oktober 2025.

Budi menjelaskan, pemerintah sejatinya memberikan jatah kuota petugas haji kepada biro jasa perjalanan. Itu, lanjutnya, di luar tim petugas yang disiapkan negara.

“Misalnya, dengan jumlah 40 jamaah (haji khusus) harus didampingi oleh petugas pendamping, kemudian petugas kesehatan, kemudian ada petugas layanan lainnya,” ucap Budi.

Budi mengatakan, penjualan kuota petugas haji ini tidak menyeret pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). Informasi jual beli kuota petugas haji ini didalami penyidik.

Pembagian kuota tidak sesuai aturan yang berlaku

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.
 

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025. (Can)