Pemerintah Terapkan Standar Biaya Masukan 2026 untuk Efisiensi Anggaran

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya meningkatkan efisiensi belanja negara. Kebijakan ini akan mempengaruhi penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk penghapusan beberapa pos anggaran yang dinilai tidak relevan pasca pandemi.

Direktur Sistem Penganggaran DJA Kemenkeu. Lisbon Sirait, menjelaskan ketentuan penyusunan SBM. Pihaknya menyusun SBM berdasarkan data aktual dari berbagai daerah yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan universitas.

“Setiap tahun kami melakukan survei biaya karena pergerakan harga selalu berubah,” ujar Lisbon, dikutip dari  Headline News, Metro TV, Selasa, 3 Juni 2025.
 

Baca: Kemenkeu Percepat Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Beberapa perubahan penting dalam SBM 2026 mencakup penghapusan biaya komunikasi dan uang harian rapat full day, penyesuaian satuan biaya untuk honorarium dan perjalanan dinas, serta peninjauan ulang anggaran pemeliharaan operasional kantor. Selain itu, alokasi beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) turut dioptimalkan.

Kebijakan ini ditujukan untuk menghemat pengeluaran negara sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan dana pemerintah. SBM akan mulai diterapkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

(Muhammad Adyatma Damardjati)