Indonesia Desak Perlindungan Lebih Kuat untuk Pasukan UNIFIL

New York: Indonesia bersama sejumlah negara anggota PBB menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Hal tersebut menyusul meningkatnya ancaman keselamatan akibat konflik bersenjata yang kian memanas.

Duta Besar Indonesia untuk PBB, Umar Hadi menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi pertempuran antara militer Israel dan militer Hizbullah sejak awal Maret lalu. Umar melihat pasukan PBB sering sekali terjebak di tengah kontak senjata, termasuk serangan yang menewaskan tiga anggota TNI saat bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 

Dalam pernyataan bersamanya dengan Duta Besar Prancis Jerome Bonnafont, Umar Hadi mengecam keras serangan berkelanjutan terhadap misi UNIFIL. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab harus segera diadili. 

Dukungan ini juga datang dari puluhan negara anggota lainnya yang mendesak jaminan keamanan penuh bagi para prajurit yang bertugas di wilayah konflik tersebut guna menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah.
 

Sebelumnya, PBB merilis temuan awal terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian UNIFIL, di Lebanon. pada akhir Maret lalu. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

"Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dapat dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional," kata Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric

Hasil investigasi awal mengungkap dua insiden berbeda yang diduga menjadi penyebab kematian para personel. Insiden pertama terjadi pada 29 Maret, di mana proyektil yang ditemukan di lokasi yang berasal dari tembakan tank Merkava milik Israel Defense Forces. Insiden kedua pada 30 Maret disebabkan oleh ledakan alat peledak improvisasi atau IED yang diduga dipasang oleh kelompok Hizbullah.

PBB mendesak agar investigasi lanjutan dilakukan secara menyeluruh supaya para pelaku dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.