Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dilantik persis sebulan sebelum penyerahan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025, dari pemerintah ke DPR pada 16 Agustus 2024 mendatang. Meski langkah ini tidak umum, namun ekonom menilai hal ini justru memberikan kepastian kepada pelaku pasar akan arah kebijakan fiskal di pemerintah yang akan datang.
"Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dengan Wakil Menteri Keuangan I Pak Suahasil Nazara. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya untuk program-program presiden terpilih ke depan,"
Menteri Keuangan,
Sri Mulyani menyebut, nantinya Thomas akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dan juga jajaran Eselon I Kementerian Keuangan untuk menyusun RAPBN 2025 yang akan dibacakan dan diserahkan ke DPR RI 16 Agustus 2024.
"Pak Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II akan kerja sama dengan Wakil Menteri Keuangan II, Pak Suahasil Nazara dan juga seluruh pejabat pejabat eselon I untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara, menjalankan tugas sebagai Bendahara Negara. Bersama-sama kita terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat." ungkap Sri Mulyani.
Meski langkah ini merupakan langkah yang tidak umum, mengingat jajaran kementerian keuangan biasanya diisi oleh jajaran profesional bukan dari kalangan politisi. Ekonom Senior Samuel Sekuritas, Fithra Faisal melihat hal ini sebagai langkah otoritatif untuk menenangkan pasar dan memberikan kepastian arah kebijakan fiskal.
"Saya melihat baik begitu ya karena kita sekarang menjadi poin referensi ada poin referensi yang kita bisa jadikan acuan rencana fiskal ke depan. Tetapi mungkin yang menjadi juga perhatian di sisi yang lain bagi pasar, seakan melanggar fatsun Kementerian Keuangan yang selama ini diisi oleh figur-figur profesional non partai. Sementara kita tahu bahwa Pak Tomy ini adalah profesional juga tetapi berasal dari partai," ungkap Fithra.
Sebelumnya, Satu bulan sebelum penyerahan RAPBN 2025 dari pemerintah ke DPR, Presiden Joko Widodo melantik Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, penunjukannya ini disebut untuk mempermulus transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo.
Tugas Wamenkeu Baru: Kawal RAPBN 2025
Sejatinya, pemerintah dan DPR sudah menyepakati sebagian besar postur RAPBN 2025 pada akhir Juni 2024 lalu. Dalam laporan Panja DPR RI, disepakati asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5% nilai toko rupiah 15.300 hingga 15.900 per Dolar Amerika Serikat dan inflasi dikisaran 5,1% hingga 5,5%. Sementara, persentase pendapatan negara terhadap PDB disepakati sebesar 12,3% hingga 12,36%, belanja negara sebesar 14 59% hingga 15,18%, dan defisit anggaran sebesar 2,29 hingga 2,82% terhadap PDB.
Kendati demikian, tak jarang hasil kesepakatan antara pemerintah dan Panja DPR RI berbeda dengan nota keuangan RAPBN yang dibacakan oleh Presiden saat pidato kenegaraan 16 Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Akankah nantinya ada perubahan dalam postur RAPBN 2025 dari hasil rapot Panja? kita nantikan hasilnya 16 Agustus 2024 mendatang.
Streaming