Anies Minta Presiden Jokowi Konsisten

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten soal imbauan netralitas aparat dan ASN yang pernah disampaikan. Hal ini merespon sikap PP Muhammadiyah yang mendesak Presiden Jokowi mencabut pernyataannya terkait kepala negara boleh berkampanye dan memihak.

"Menurut saya yang perlu dilakukan adalah konsisten saja atas apa yang sudah disampaikan presiden sejak beberapa waktu yang lalu. Konsistensi itu yang diperlukan," kata Anies, Tegal, Selasa, 30 Januari 2024. 

Anies mengingat Jokowi pernah menginstruksikan kepada para pejabat negara untuk netral. Termasuk para anggota TNI dan Polri menjaga netralitasnya.

"Seluruh aparat untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik, ya itu harus dilaksanakan, ASN netral, TNI netral, polisi netral itukan arahan presiden. Maka, presiden laksanakan saja arahan itu," ucap Anies.

Penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden memiliki hak politik dalam pemilu terus menuai kontroversi. Salah satunya dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pernyataan Presiden Jokowi dapat merusak netralitas yang diharapkan ada pada sosok presiden. Oleh karena itu, Presiden Jokowi diminta mencabut pernyataan tersebut.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangan resmi pada Minggu 28 Januari 2024, mengakui terdapat pasal dalam UU Pemilu yang secara eksplisit memberikan ruang kepada presiden untuk melakukan hal tersebut. Namun, Joko Widodo seharusnya juga mempertimbangkan sudut pandang yang lebih luas.

Trisno menambahkan, seorang presiden seharusnya berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Presiden tidak bisa berkampanye untuk satu kontestan dan secara tidak langsung akan menegasikan kontestan lainnya.