Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dan menjelaskan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk memastikan kebijakan strategis nasional. Di antaranya, perkembangan ekonomi dan pembangunan IKN dapat dilanjutkan.
Jokowi mengakui hal itu dihadapan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi menegaskan tidak akan melanggar konstitusi, ia berasalan mengupayakan Indonesia menjadi negara maju.
Ia menyampaikan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun kedepan untuk jadi negara maju, maka dari itu ia melakukan cawe-cawe. Hal tersebut menunjukan Jokowi tidak netral dalam Pemilu 2024.
Ketua DPP PKS/Anggota Komisi II DPR, Mardani menyebut bahwa Jokowi harus netral dan jangan merasa menjadi pengawal utama proses Pemilu 2024. Jokowi harus membiarkan rakyat mengambil perannya.
"Pernyataan Bapak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali, Presiden mesti netral imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu apalagi merasa menjadi pengawal utama proses Pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya," kata Mardani.
