Komisi V DPR Tuntut Transparansi Pembangunan IKN

Berdasarkan laporan Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, progres pembangunan telah mencapai 29% hingga bulan Mei 2023. Anggota Komisi V DPR menilai progres pembangunan IKN tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia, sehingga Komisi V menuntut kejelasan dan transparansi pembangunan IKN.

Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengatakan, Kepala Badan Otorita IKN harus memberikan pemaparan yang rinci mengenai setiap perkembangan pembangunan IKN terutama pada Komisi V DPR. Dengan begitu Komisi V bisa memantau proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur serta memastikan pembangunan infrastruktur di IKN sesuai target. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN bersumber dari APBN.

Dari 75 paket kegiatan pembangunan IKN hingga 2024, hingga akhir Mei 2023 sudah selesai 36 paket. Bangunan infrastruktur di IKN telah menyerap anggaran Rp24,16 triliun, sementara total anggaran yang disediakan sebesar Rp36,72 triliun.