Jakarta: Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mempertanyakan dasar hukum dan etika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Sebab, program Capres terpilih, Prabowo Subianto, sudah dibahas dalam sidang kabinet.
Seharusnya, pembahasan program dilaksanakan setelah Prabowo ditetapkan secara resmi sebagai pemenang. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan proses penghitungan suara.
"Kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini," ujar Anies, Jumat, 1 Maret 2024.
Sebelumnya, sejumlah menteri yang hadir dalam sidang kabinet mengakui ada soal program makan siang gratis, meskipun tidak secara detil. Salah satunya adalah Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
"Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo-Mas Gibran sudah akan diakomodir supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan," ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024.
Program makan siang gratis masuk dalam janji kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.
Namun,
Jokowi menampik ada pembahasan spesifik soal program makan siang gatis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Tapi, Jokowi mengakui bahwa program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran 2025.
"Enggak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ujar presiden seusai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024.
Streaming