Mahfud MD: Tidak Usah Meramal Putusan MK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi gugatan soal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. MK dijadwalkan akan membacakan putusan atas gugatan itu, Senin, 16 Oktober 2023. 

"Ya kita tunggu saja putusannya. Kan tidak tahu atau tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK," ucap Mahfud pada wartawan seusai hadir dalam rapat tertutup mengenai narkotika yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2023. 

Mahfud meminta publik bersabar serta tidak berprasangka buruk terhadap MK. Sebentar lagi MK akan membacakan putusan itu. Menurut pria yang juga pernah menjadi hakim MK itu, bisa saja Mahkamah memutuskan perkara itu berbeda dengan yang dispekulasikan oleh banyak pihak.

Sebelumnya banyak yang memprediksi bahwa MK akan mengabulkan perubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 35 tahun. Putusan MK mengenai perkara itu banyak ditunggu partai politik yang ingin mengusung Putera Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, usia Gibran belum memenuhi persyaratan dalam UU.

"Kita tunggu Senin saja, tidak usah buru-buru. Ndak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Ya kan? Ada yang meramal gini-gini ternyata MK-nya enggak apa-apa, lalu salah semua ramalan (itu). Padahal rakyat sudah terlalu ribut," terang Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan bahwa apapun putusan MK nantinya akan ditindaklanjuti oleh partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Oleh karena itu, ia mengimbau agar publik menunggu putusan itu.

"Kita tunggu saja ya putusan MK itu. Kan Senin, Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apa pun putusannya tentu akan difollow up oleh partai politik. Yang ini enggak usah meramal-ramallah tapi berharap yang terbaik bagi negara ini," tukasnya.

Mahfud sebelumnya menyampaikan bahwa batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembuat undang-undang. Sedangkan MK, ujarnya, tidak berwenang mengubah ketentuan itu dalam UU.