Dalam acara Rakornas Keuangan Daerah pada Rabu, 18 Desember 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung praktik orang dalam alias nepotisme yang menyebabkan kerugian dalam Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Menurut Tito hal ini menjadi salah satu penyebab BUMD di banyak daerah berjalan terseok-seok.
“Jumlah BUMD kita 1.057, hampir separuhnya bleeding karena menaruh orang, menaruh keluarga, menaruh saudara, menaruh teman di situ yang tidak capable. Kedua mohon maaf, mungkin (anggaran) dipakai. Ini ada teman-teman KPK. (Anggaran) nanti dipakai untuk hal-hal tertentu,” kata Tito seperti dikutip dari Metro Hari Ini, Metro TV, Kamis 19 Desember 2024.
Tito menyebut praktik ini membuat BUMD dikelola tidak profesional sehingga merugi. Masalah ini diduga terjadi lebih kompleks. DSetiap pergantian kepala daerah akan masuk lagi orang titipan baru dan membuat BUMD semakin merugi.
“Saya pahamlah modus-modus operandinya. Akibatnya tidak dikelola profesional akhirnya rugi. Saya sudah sampaikan, sudah buat surat edaran yang kira-kira sudah tidak mampu lagi diselamatkan lebih baik stop. Karena kalau diteruskan sudah rugi, harus membiayai lagi operasionalisasinya dari APBD. Tambah dalam lagi. Kecuali yang masih bisa diselamatkan. Nah ini terus bergulir dari kepala daerah, ganti kepala daerah, lalu menaruh orang baru. Makin dalam lagi persoalannya makin rugi,” ucapnya.
Dalam pertemuan yang sama,
Tito Karnavian mengungkap ada kepala daerah tidak efisien, mengelola anggaran penanganan stunting. Pasalnya, anggaran yang disalurkan ke masyarakat tidak sama saat perencanaan.
Ia menjelaskan kurang lebih anggaran program stunting sebesar Rp10 miliar. Namun, hanya Rp2 miliar yang digunakan untuk membeli makanan untuk menanggulangi stunting.
"Anggaran Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding dan lain-lain Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak-anak di bawah 2 tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi yang stunting itu Rp2 miliar yang masuk ke perut itu. Yang lainnya studi banding," ujar Tito dalam sambutan acara Rapat Kooordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards Tahun 2024, di Grand Sahid, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.
Mendagri tak memerinci daerah mana yang tak efisien dalam mengelola anggaran stunting. Ia telah meminta Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri untuk mengawasi pelbagai belanja pemerintah yang tak efisien.
Streaming