10 January 2025 08:35
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus diminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dalam pelaksanaan haji 2025. Sebabnya Prabowo tidak ingin ada penyimpangan seperti yang diduga terjadi pada haji 2024 lalu.
Dahnil Anzar Simanjuntak yang kini menjabat Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji menyatakan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan haji 2025. Langkah itu disebut berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Alhamdulillah sesuai dengan instruksi Presiden, Kami akan fokus pada transparansi akuntabilitas di perhajian. Nah kemarin Kami baru melantik Eselon II dan III, ada 7 orang itu dari penyidik KPK," ungkap Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu, 8 Januari 2025.
KPK juga mengaku sudah menindaklanjuti permintaan Prabowo itu dengan menyiapkan koordinasi bersama instansi terkait. KPK yakin pemantauan berjalan lancar, sebab ada mantan pejabat KPK yang bertugas di Badan Penyelenggara Haji.
“Kita juga sama-sama ketahui ada beberapa kolega kita yang saat ini juga sudah dilantik, dan ditempatkan di Badan Haji, kalau tidak salah, mantan-mantan pegawai KPK yang memang mereka juga ditugaskan di sana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji,” ujar Tessa.
Baca juga: Pemerintah Diminta Bahas Aturan Haji Furoda dengan Arab Saudi |