Pemerintah dan DPR telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pelaksanaan APBN 2026 nantinya diarahkan untuk melaksanakan delapan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
8 Agenda Prioritas APBN 2026
1. Ketahanan pangan: Total anggaran Rp164,7 triliun.
Program terkait meliputi swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, dan kesejahteraan petani serta nelayan.
2. Ketahanan energi: Total anggaran Rp402,4 triliun.
Program terkait meliputi peningkatan lifting minyak dan gas (migas), melakukan percepatan transisi energi serta stabilisasi harga.
Program terkait upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita serta memberdayakan UMKM atau ekonomi lokal. Program ini ditargetkan menjangkau di 82,9 juta penerima terdiri dari 71,9 juta siswa, 2,9 juta ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.
4. Pendidikan bermutu: Total anggaran Rp769,1 triliun.
Program terkait meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, beasiswa kesejahteraan guru, dosen, tenaga pendidik, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi.
5. Kesehatan berkualitas: Total anggaran Rp244 triliun.
Program terkait meliputi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), cek kesehatan gratis, serta revitalisasi rumah sakit.
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
Program terkaitnya meliputi 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.
7. Pertahanan semesta
Program terkait di dalamnya meliputi modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan memberdayakan industri strategi nasional kesejahteraan prajurit.
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global
Program terkait di antaranyaDanantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi serta perkuat investasi produktif dan rantai pasok global.
Selain delapan agenda prioritas tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa pemerintah juga tetap membelanjakan anggaran negara untuk program perlindungan sosial. Total anggarannya sebesar Rp508,2 triliun yang digunakan untuk memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sinergi dengan program lain demi memutus rantai kemiskinan.