Pemerintah Tindak Tegas Premanisme dan Ormas yang Ganggu Investasi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan pemerintah akan menindak tegas premanisme dan ormas yang mengganggu investasi. Pemerintah pun membentuk satgas terpadu untuk memberantas premanisme dan ormas yang meresakan masyarakat dan mengganggu investasi.

Pembentukan satgas terpadu ini dilakukan lantaran gerah dengan banyaknya aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, serta bentuk intimidasi lainnya yang dilakukan oleh ormas atau kelompok tertentu. Satgas terpadu operasi penanganan premanisme dan ormas akan melibatkan lintas kementerian hingga aparat penegak hukum. 

Budi Gunawan menegaskan pemerintah tak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Budi Gunawan meminta masyarakat tak segan-segan proaktif melapor agar aksi premanisme berkedok ormas itu bisa segera ditindak. 

"Negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus tegakkan. Arahnya dua itu jelas. Jadi tidak boleh ragu-ragu dan harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang langgar hukum sebagaimana yang viral," tegasnya. 
 

Baca juga: Prajurit TNI yang Bekingi Ormas Bakal Ditindak

Adapun aksi premanisme berkedok ormas kian meresahkan pengusaha. Sa;ah satunya aksi penyegalan oleh ormas terhadap pabrik di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, yang viral di media sosial. 

Tak hanya itu, pemimpin daerah hingga Pecalang Bali menolak kehadiran salah satu ormas. Asosiasi pengusaha pun meminta pemerintah bertindak tegas.

"Sebenarnya tidak hanya pada industri-industri besar, tetapi kita lihat juga terjadi pada para pelaku usaha UKM. Nah, ini kita merasa kasihan juga dengan teman-teman UKM itu kan juga dipalak," ujar DIrektur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindrawardana. 

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman menyebut masalah ormas yang meresahkan masyarakat turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dudung meminta ormas sebaiknya mendukung agenda pembangunan pemerintah dan tak mengganggu warga, apalagi memalak.

"Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas yang tertib, yang tidak mengganggu, apalagi memalak dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ormas silakan bersinergi dengan pemerintah memberikan masukan dan mendorong pembangunan," ujarnya.