Dasco: Pembentukan Kementerian Baru Haji dan Umrah Tergantung Presiden

Terkait dengan disetujuinya RUU haji dan umrah, DPR menyerahkan ke pemerintah apakah akan ada kementerian baru untuk mengurus haji dan umrah. Hal tersebut disebutkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR Jakarta.

"Kita lihat nanti bahwa di paripurna tadi saya sudah mendapatkan informasi bahwa untuk revisi undang-undang haji itu sudah di rakerkan tingkat satu dan nanti sebentar lagi akan diparipurnakan," ujar Dasco dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Selasa, 26 Agustus 2025.

"Kalau lihat dari revisi undang-undang tersebut konsekuensinya ada Kementerian Baru. Tapi kita akan serahkan kepada pemerintah nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian. Apakah ada yang ditambah? ada yang dikurangi? atau kemudian ada yang digabung? kita serahkan kepada pemerintah," tambahnya.
 

Baca: Sah! Revisi UU Haji dan Umrah Jadi Undang-Undang

Sementara itu, Anggaran terkait haji di Kementerian Agama (Kemenag) dipastikan otomatis beralih ke Kementerian Haji. Skenario peralihan anggaran ini diklaim sudah dibicarakan jauh-jauh hari.

"Sudah disiapkan juga, disampaikan juga kan dalam undang-undang nya, termasuk anggaran tahun depan, waktu penyusunan pengangaran DPR kan sudah disiapkan skenario andaikan ada perubahan di tahun depan. Ketika ada pembahasan lagi misalnya nih bulan depan, ya langsung bergeser," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.