Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut melihat ada upaya kecurangan jelang Pemilu 2024. Ada upaya untuk mengajak pemilih memilih pemimpin yang tidak mencerminkan rakyat.
"Ibu (Megawati-Red.) melihat ada upaya-upaya memanipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi, mengingatkan saat itu dengan pemerintah Orde Baru," kata politikus PDI Perjuangan Aria Bima dalam program Metro Hari Ini, Metro TV, Minggu, 12 November 2023.
Demokrasi yang disampaikan Megawati, tambah Aria, adalah kombinasi antara keadilan dan kesetaraan. Demokrasi adalah kebebasan untuk memilih sesuai nurani. Namun, demokrasi saat ini tidak mencerminkan adanya kepatuhan terhadap konstitusi.
Pengamat politik Adi Prayitno mengaku belum melihat siapa yang dimaksud Megawati memanipulasi hukum. Pasalnya, dalam pidatonya, Megawati tidak menyebut pasti pihak yang memanipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
"Kita tahu bahwa pidato Megawati dikaitkan dengan proses pencapresan Gibran Rakabuming Raka," ucap Adi.
Menurut Adi, pidato Megawati bertujuan mengkritik proses Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pemilihan Gibran dinilai janggal. Sebab, ada rekayasa hukum.
"Mungkin pidato Bu Mega terkait sejumlah kejanggalan-kejanggalan belakangan ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial," terang Adi.
Di samping itu, belakangan ada sejumlah aparat yang mendatangi markas sejumlah partai politik. Ada pula instruksi pencopotan atribut partai politik tertentu. Semua itu memunculkan kecurigaan.
"Pidato Megawati menebalkan suatu keyakinan politik bahwa praktik politik di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencopotan atribut, kemudian ada oknum yang mendatangi partai politik," tutur Adi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya, menyoroti dinamika politik terkini menjelang Pemilu 2024. Megawati menangkap sinyal kecurangan dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai dan terjadi lagi," kata Megawati.
Megawati mengatakan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini menjadi alarm bersama. Ia menilai berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. "Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik," tegas dia.
