PPDB Sistem Zonasi Selalu Bikin Frustasi

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah berjalan delapan tahun. Tapi, masalah masih saja terjadi, mulai dari kesulitan pendaftaran online, hingga zonasi yang membingungkan.

Dinas Pendidikan Provinisi Jawa Barat mendiskualifikasi puluhan peserta didik baru yang terindikasi memalsukan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan domisili.

Dianulirnya puluhan calon siswa baru ini terjadi di SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Hal tersebut berawal dari dilakukannya proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. 

Hasilnya, ada 94 calon siswa baru yang mendaftar menggunakan KK palsu. Hal ini telah melanggar Pergub Nomor 9 Tahun 2024 tentang PPDB.
 

Baca juga: Pakai KK Palsu, Puluhan Calon Siswa Baru di Bandung Didiskualifikasi

Sementara itu di Jakarta, sejumlah orang tua siswa kebingungan dengan sistem zonasi. Salah satunya di SMAN 65 Jakarta. Sejumlah wali murid mengeluhkan hal serupa.

Selain masalah teknis pendaftaran online, zonasi juga terus menjadi masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Meski begitu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai sistem PPDB zonasi sudah benar. Menurutnya yang menjadi masalah adalah jumlah sekolah yang banyak.

"Permasalahnnya itu bukan masalah aturannya, bukan masalah zonasinya, karena layanan publik harus sesuai dengan tempat di mana mereka tinggal," kata Indra.

Delapan tahun pelaksanaan PPDB yang kacau memang tidak bisa terus menerus dibiarkan. Jika pemerintah saat ini tidak bisa memperbaikinya, harapannya pemerintah baru yang memperbaiki.