Kasus Penyadapan, Polri Gelar Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Prabowo Pekan Depan

17 November 2026 12:47

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadwalkan sidang kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) pada pekan depan. Dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang tengah diusut kepolisian tersebut, LSP disebut sebagai pengguna akhir (end user).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa agenda sidang kode etik dilaksanakan secara bertahap. Setelah hari ini menggelar sidang terhadap terduga pelanggar berinisial EHS, kepastian hari pelaksanaan sidang bagi LSP akan segera diinformasikan kepada awak media.

"Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS. Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (LSP), itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," ujar Isir dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Selasa, 17 November 2026.

Isir menegaskan bahwa penegakan etik tersebut merupakan bagian dari komitmen Kapolri untuk melakukan pembenahan internal secara konsisten. Ia pun mengapresiasi dukungan publik dalam mengawal penanganan perkara tersebut.

"Yang pertama tentu kami berterima kasih kepada kawan-kawan dan seluruh masyarakat Indonesia karena memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa menindak secara konsisten, karena ini menjadi komitmen dari Bapak Kapolri, kita harus bersih ke dalam," ucapnya.

Terkait peran LSP dalam perkara ini, Isir merujuk kembali pada penjelasan Kapolri saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI. Ia memastikan kepolisian tetap mendalami berbagai kemungkinan yang muncul dalam pengembangan kasus.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, bahwa end user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira tinggi Polri, yaitu Bapak LSP ini. Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," kata Isir.

Sementara itu, satu terduga pelanggar lain berinisial SU belum dapat menjalani sidang kode etik. Menurut Isir, kondisi kesehatan SU belum memungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan.

"Sementara salah satu terduga pelanggar SU memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan. Enggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," tegasnya.

Selain proses etik, Polri juga terus mengembangkan aspek pidana dari perkara tersebut. Di luar laporan polisi (LP) awal mengenai dugaan penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan pemusnahan alat bukti elektronik, Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan makar.

"Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," tutur Isir.

"Kalau yang tadi itu kaitan sama yang LP yang awal, kaitan sama penyadapan, dugaan penyadapan, illegal access, dan pemusnahan alat bukti elektronik ini," imbuhnya.

(Firny Firlandini Budi)


Close Ads X
Close Ads X