Ketua KPK: Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tinggal Tunggu Waktu

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah ada masalah dalam penetapan tersangka dalam kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penetapan tersangka tinggal menunggu waktu.

“Itu kan relatif, (penetapan tersangka) soal masalah waktu saja ya,” kata Setyo saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta Selatan, Senin, 6 Oktober 2025.

Setyo mengatakan, penyidik masih membutuhkan sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka. Dia memastikan kasus yang sudah pada tahap penyidikan ini berjalan maju.

“Saya yakin mungkin penyidik masih ada yang diperlukan untuk melengkapi pemberkasan nya, atau proses penyidikannya, masalah lain enggak ada kok,” ucap Setyo.

Setyo memastikan pihaknya akan menetapkan tersangka berdasarkan aturan yang berlaku. Termasuk, memenuhi berkas yang dibutuhkan untuk menjerat pihak berperkara.

“Kalau penetapan tersangka itu ada dokumennya gitu, yang saya melihat mereka (penyidik) masih melakukan proses pemanggilan,” ujar Setyo.

Pembagian kuota tak sesuai aturan yang berlaku

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.
 
KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025. (Can)