Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Presiden Joko Widodo menyalahgunakan data intelijen untuk kepentingan politik. Hal ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid. Usman menilai dalam konteks pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak menyangkut tugas-tugas intelijen negara yang menyangkut keamanan nasional dan mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politik.
"Pernyataan itu mengindikasikan kuat intervensi politik presiden dalam kehidupan politik dengan menyalahgunakan intelijen negara," ungkap Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid dalam program Primetime News, Minggu 17 September 2023.
Usman menganggap jika memang Presiden menerima data seputar internal partai politik, seharunya itu tetap menjadi kerahasiaan. Karena sebagai presiden, Jokowi seharusnya bersikap netral pada Pemilu 2024.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan dirinya telah memegang data lengkap parpol termasuk mengetahui ke mana arah parpol pada pemilu 2024. Hal itu diungkapkan di hadapan para relawan di Bogor, Jawa Barat pada 16 September 2023.
Presiden menyebut, memperoleh informasi tersebut dari beberapa pihak seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen dan Keamanan Polri hingga Badan Intelijen Strategis TNI. Presiden juga mengaku menerima informasi dari pihak di luar lembaga-lembaga tersebut.
Pernyataan presiden awalnya menyinggung masalah faktor kepemimpinan yang dinilai sangat menentukan Indonesia menjadi negara maju. Presiden mengingatkan para relawan tidak salah pilih pemimpin pada pilpres 2024.
"Saya tahu dalemnya partai-partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit, dari Intelijen Negara (BIN) saya ada, Badan Intelijen Polri ada, dari Intelijen TNI saya punya dan informasi-informasi di luar," ucap Presiden Joko Widodo.
