DPR Bakal Dorong Pemerintah Bentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam peringatan Hari Tani Nasional. Dalam kesempatan itu, DPR akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria.

"DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam tayangan Breaking News, Metro TV, Rabu, 24 September 2025. 

Selain itu, DPR juga akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. DPR ingin pemerintah merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Tiga, DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025," ujar Dasco. 
 

Baca juga: TNI-Polri Diminta Tak Terjun di Konflik Agraria

Sebelumnya, DPR menerima sejumlah serikat tani di Gedung DPR RI. Pertemuan ini untuk membahas KPA dan organisasi rakyat.

Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir.

Mereka meliputi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Kemudian, Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari serta unsur dari Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretariat Negara.