Polda Jawa Barat Jamin Hak Masyarakat untuk Berunjuk Rasa

Demonstrasi besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu tidak hanya terjadi di ibu kota Jakarta, namun juga di sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk juga di wilayah hukum Jawa Barat. 

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan memastikan bahwa hak-hak demokrasi masyarakat Jawa Barat dapat berlangsung atau berjalan sebagaimana ketentuan yang ada. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pokok pikirannya, ide-idenya kepada pemerintah. 

Karena itu, Polda Jawa Barat bertugas untuk memastikan supaya dalam hak memberikan pendapat dengan unjuk rasa, semua pihak dapat mematuhi undang-undang.

"Saya selaku Kapolda Jawa Barat memastikan bahwa hak-hak demokrasi masyarakat Jawa Barat dapat berlangsung atau berjalan sebagaimana ketentuan yang ada. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pokok pikirannya, ide-idenya kepada pemerintah. Untuk itu, kami bertugas untuk memastikan supaya dalam pemberian pendapat melaksanakan unjuk rasa mematuhi undang-undang," ungkap Irjen Pol Rudi Setiawan.
 

Baca juga: Polda Jabar Selamatkan Korban TPPO di Tiongkok

Polda Jabar memiliki kalender keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) berdasarkan kegiatan tahun lalu atau juga berdasarkan isu-isu terkini, hari-hari perayaan, peringatan dan sebagainya. Polda Jawa Barat kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang akan menyatakan gagasannya melalui unjuk rasa. Termasuk juga mengukur risiko maupun ancamannya.

Dan untuk memitigasi risiko, Polda Jawa Barat mempunyai beberapa satuan kerja yang bertugas untuk menganalisa kejadian-kejadian sebelumnya, isu terkini, serta siapa aktor intelektual, untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh kepolisian.