Fakta-Fakta Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi

Sikap tegas diambil Polri menyusul mencuatnya skandal pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia, penonton festival musik Djakarta Warehouse Project beberapa hari lalu. Majelis Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira Polri yang diduga terlibat dalam skandal tersebut.

Pada Rabu 1 Januari 2025, Polri mengumumkan dari 18 polisi yang terlibat pemerasan sudah ada tiga polisi yang menjalani sidang etik. Dua di antaranya yakni mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhi Triananta Syaeful menjalani sidang etik pada Rabu 1 Januari 2025 dan dijatuhi sanksi PTDH.

Pada Kamis 2 Januari 2025, giliran mantan Kasubdit 3 Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia harus menjalani sidang kode etik dan dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). Dalam sidang kode etik, Malvino disebut meminta uang untuk pembebasan orang yang ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. 
 

Baca: Divpropam Polri Tunggu Banding Kombes Donald Cs

Terkait kasus pemerasan 45 warga negara Malaysia oleh sejumlah oknum polisi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Kompolnas menunggu penelusuran pidana usai sidang kode etik.

Sebelumnya 18 anggota polisi berpangkat AKBP hingga Briptu diduga melakukan pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia, penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) Desember lalu. Divisi Propam Polri menyita uang senilai Rp2,5 miliar dari 18 polisi tersebut, yang ditampung dalam rekening yang telah disiapkan para terduga pelaku.

Dugaan pemerasaan ini terbongkar setelah viral di media sosial keluhan penonton DWP dari Malaysia yang mengaku diperas anggota polisi. Mereka menyebut anggota polisi menangkap dan melakukan tes urine mendadak terhadap penonton dan meminta uang dengan jumlah total hingga miliaran rupiah.