Pemilu 2024 Dinilai Tak Berimbang

Tim Hukum Timnas AMIN, Jamaludin Ghafur menilai Pemilu 2024 adalah pemilu yang tidak berimbang. Sebab, ada kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang lebih menguntungkan pasangan calon tertentu, sehingga banyak aturan yang dilanggar.

"Dari sisi perolehan suara, mungkin saja perolehannya mungkin sangat kecil. Tetapi ketika perolehannya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, itu sekiranya Mahkamah Konstitusi perlu mengambil peran karena kita tidak boleh mundur dalam berdemokrasi," kata Jamaludin dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Rabu, 21 Februari 2024. 

Sementara Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat mengungkap pihaknya menemukan banyak kecurangan pemilu yang sistemik. Salah satunya adalah manipulasi data. 

"Ada beberapa hal yang enggak masuk akal, misalnya Sirekap sudah menampilkan hasil untuk kemenangan dari salah satu paslon. Sementara penghitungan suara belum selesai dan pemungutan suara belum dilakukan," ujar Henry. 

Henry juga menyinggung soal cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, cawe-cawe Jokowi merupakan suatu kejahatan demokrasi yang terstruktur.

"Mulai dari intervensi yang dilakukan aparat kepolisian dan banyak kami menemukan adanya intimidasi-intimidasi yang dilakukan," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Komandan Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar menilai hasil penghitungan suara sesuai dengan kondisi fakta di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia juga menyoroti adanya kendala-kendala saat proses pemungutan suara. 

"Proses di hari pemungutan suara kamrin ada TPS-TPS yang kena banjir, surat suara yang tertukar," ucap Fritz.

Sirekap, kata Fritz, merupakan bagian dari transparansi keterbukaan yang dilakukan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan suara di Sirekap juga menunjukkan fakta yang sebenarnya.