Jakarta: Isu gaji anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah publik ramai membicarakan total pendapatan wakil rakyat yang bisa mencapai Rp100 juta per bulan. Meski gaji pokok mereka relatif kecil, tunjangan yang berlapis membuat angka akhirnya membengkak.
Secara aturan, gaji pokok DPR masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000:
- Ketua DPR: Rp5.040.000
- Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000
- Anggota DPR: Rp4.200.000
Namun yang membuat pendapatan melonjak adalah berbagai tunjangan. Rinciannya terbagi dua:
Tunjangan Melekat
- Istri/suami: Rp420.000
- Anak (maksimal 2 anak): Rp168.000
- Uang sidang/paket: Rp2.000.000
- Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
- Beras: sekitar Rp30.090 per jiwa
- PPh Pasal 21 (ditanggung negara): Rp2.699.813
Tunjangan Lainnya
- Tunjangan kehormatan: Rp5.580.000
- Komunikasi intensif: Rp15.554.000
- Peningkatan fungsi pengawasan & anggaran: Rp3.750.000
- Bantuan listrik & telepon: Rp7.700.000
- Asisten anggota: Rp2.250.000
Jika dijumlahkan, gaji pokok plus tunjangan melekat dan tunjangan lainnya sudah mendekati Rp50 juta/bulan.
Kontroversi makin besar karena sejak periode 2024–2029, anggota DPR tidak lagi mendapat rumah jabatan. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan tunjangan perumahan Rp50 juta/bulan. Dengan tambahan ini, total pendapatan anggota DPR bisa mencapai Rp100 juta/bulan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok, melainkan hanya pengalihan fasilitas rumah menjadi tunjangan. Menurutnya, biaya perawatan rumah dinas jauh lebih mahal dibanding memberi tunjangan rumah. Beberapa anggota DPR lain pun menyebut langkah ini sebagai efisiensi anggaran.
Namun, kritik tetap mengemuka. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tunjangan rumah berpotensi membebani APBN hingga triliunan rupiah selama satu periode. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga menyebut adanya ketimpangan yang semakin lebar antara wakil rakyat dengan masyarakat umum, terlebih di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan maraknya PHK.
Perdebatan ini memperlihatkan ironi: di satu sisi efisiensi terus digaungkan, namun di sisi lain fasilitas bagi pejabat justru bertambah besar. Kondisi ini kian menegaskan jurang sosial antara pengambil kebijakan dan rakyat yang mereka wakili.
Jangan lupa saksikan
MTVN Lens lainnya hanya di
Metrotvnews.com.
(Keysa Qanita Fahira Achmad)
Streaming