Retret Kepala Daerah Dianggap Sekadar Kegiatan Seremonial

Pembekalan atau retret kepala daerah sudah berjalan selama enam hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Retret ini semestinya diikuti 503 kepala daerah, namun puluhan kepala daerah tidak ikut tanpa keterangan pada hari-hari awal pelaksanaannya. Kegiatan tersebut juga mendapatkan kritik sebab dianggap sekadar seremonial.

Sejak Jumat, 21 Februari 2025, ratusan kepala daerah yang baru dilantik mengikuti pembekalan atau retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jateng. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pelaksanaan retret kepala daerah ini merupakan amanah undang-undang yakni Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Namun, dalam praktiknya, dari 503 kepala daerah yang semestinya ikut retret tidak semua ikut dari awal. Pada pelaksanaan retret sebanyak enam kepala daerah izin karena sakit dan keperluan keluarga.

Sementara 47 kepala daerah lainnya yang merupakan kader PDIP tidak hadir tanpa keterangan. Puluhan kepala daerah tersebut tak hadir karena mengikuti instruksi DPP PDIP agar menunda bergabung retret kepala daerah. Mendagri Tito Karnavian menyebut kepala daerah yang tidak mengikuti retret akan rugi sendiri.
 

Baca: Di Retret Kepala Daerah, Kapolri Bicara Pencegahan Korupsi

"Mungkin masalah kebijakan partainya saya menganggap bahwa kegiatan orientasi ini sangat-sangat penting, bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun nanti melangkah," kata Tito dikutip dari Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Rabu, 26 Februari 2025.

"Ini hanya kegiatan tujuh hari dibanding dengan lima tahun mereka akan bekerja. Inilah kepentingan bangsa kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau enggak mengambil bagian ya rugi sendiri," ungkapnya.

Retret kepala daerah digelar dengan tujuan baik yakni untuk memberikan pembelajaran tata kelola pemerintah daerah, membangun kebersamaan dan sinergi, serta pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

Namun dalam pelaksanaannya, retret kepala daerah juga menuai sorotan dari berbagai pihak karena banyak kegiatan yang diangap sekadar seremonial.

Berbagai kegiatan seperti pengenalan kostum militer dan baris-berbaris dianggap tidak relevan. Peneliti Indonesia Corruption Watch tau ICW Almas Ghaliya Putri Sjafrina menyebut semestinya retret ditiadakan karena tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

"Di tengah pemangkasan anggaran seharusnya pemerintah meniadakan kegiatan-kegiatan yang minim manfaatnya. Kalau hanya ingin mempelajari terkait Asta Cita saya rasa dengan konteks kedaerahan masing-masing bisa dilokalisir," jelas Almas.