Dedi Mulyadi Bantah Vasektomi Jadi Syarat Bansos

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi klarifikasi terkait polemik vasektomi untuk syarat mendapat bantuan sosial (bansos). Dedi membantah adanya informasi tersebut dan menyatakan tidak ada kebijakan syarat vasektomi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. 

"Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu (vasektomi) bisa dilihat di media sosial saya" kata Dedi saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025. 

Gubernur Jawa Barat ini menyatakan jika program keluarga berencana (KB) memang menjadi bagian dari upaya pengendalian penduduk. Namun, ditegaskannya lagi jika KB bukanlah syarat wajib dalam penyaluran bansos.

Menurut Dedi, program KB hanya bersifat imbauan bagi warga Jawa Barat. Terutama,bagi keluarga yang memiliki banyak anak.

"Media sosial saya adalah pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana dan berkeluarga berencana itu kalau bisa (yang) melakukan laki-laki dan tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman," ungkapnya. 
 

Baca juga: Dedi Mulyadi Siapkan Barak Militer untuk ASN Malas

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menanggapi rumor vasektomi menjadi syarat mendapat bansos. Ia menegaskan jika tidak boleh ada satupun pihak yang memaksakan untuk melakukan vasektomi. 

"Tidak ada satupun yang boleh memaksakan vasektomi," tegasnya. 

Pilihan vasektomi merupakan hak asasi tiap warga. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan memberi bantuan kepada warga negara yang tidak mampu. 

"Semua rakyat Indonesia yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan," ucap Muhaimin.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi sempat mengusulkan agar kepesertaan KB sebagai syarat bagi warga Jawa Barat untuk menerima bantuan. Mulai dari beasiswa hingga berbagai bansos dari Pemprov Jawa Barat. 

Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya menciptakan pemeratan distribusi bantuan sosial serta menekan angka kelahiran yang dinilainya mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut Dedi, data penerima bansos harus terintegrasi dengan data kependudukan yang di dalamnya memuat data kepesertaan keluarga berencana.