Ekspor Sawit Lewat DSI, GAPKI Khawatir Kehilangan Pasar

Jakarta: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengkhawatirkan rencana ekspor minyak sawit melalui satu pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi mengganggu pasar ekspor dan menekan harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.

"Jadi kita memang mengkhawatirkan ini jangan sampai nanti justru dengan badan ini, apabila tidak bisa dikelola dengan baik, justru kita kehilangan pasar. Ekspornya akan turun," ujar Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dikutip dari tayangan Zona Bisnis Metro TV, Jum'at 22 Mei 2026. 

Eddy menilai kebijakan tersebut dapat berdampak pada trader sawit yang selama ini melayani pasar kecil atau niche market, khususnya di kawasan Afrika.

Menurut Eddy, banyak trader melayani permintaan dalam jumlah kecil yang tidak dilayani perusahaan besar karena proses pengapalan dinilai tidak efisien. Jika mekanisme ekspor dipusatkan melalui DSI, ia khawatir trader-trader tersebut tidak lagi bisa beroperasi.

“Kalau ini nanti tidak boleh ekspor, artinya dia akan tutup. Pertama masalah PHK, kedua pasar kita akan hilang,” ujar Eddy.

Ia juga menyoroti karakter pasar ekspor produk hilir sawit yang sebagian besar bersifat khusus atau tailor-made sesuai kebutuhan importir. Produk-produk tersebut memiliki formula tersendiri yang selama ini dijaga kerahasiaannya oleh pembeli.

GAPKI khawatir mekanisme satu pintu tidak mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik para importir, sehingga berisiko membuat Indonesia kehilangan pasar ekspor.

Meski demikian, Eddy menilai pelaporan dokumen ekspor ke DSI yang mulai diterapkan per 1 Juni 2026 masih tidak menjadi persoalan, selama mekanisme ekspor tetap berjalan seperti biasa.

"Kalau untuk yang sekarang kan masih berjalan, artinya tadi Pak Airlangga menyampaikan bahwa tetap jalan seperti biasa. Hanya nanti ada report ke DSI. Saya rasa itu tidak masalah kalau yang seperti itu. Tetapi mesti diketahui bahwa importir-importir itu pembeliannya selalu forward. Kenapa forward? Karena mereka ini menyiapkan untuk logistik, untuk pengapalan segala itu kan lama begitu. Jadi mereka bisa forward," jelasnya. 

Namun, ia menilai ketidakjelasan teknis kebijakan justru telah memicu ketidakpastian di pasar. Kondisi tersebut, kata Eddy, membuat sejumlah pelaku usaha menahan pembelian, sehingga berdampak pada turunnya harga TBS petani.

“Nah ini memang sebaiknya ke depannya kalau ada aturan baru itu sampai mereka sudah siap detailnya baru diumumkan. Kalau tidak akhirnya menyebabkan pasar tidak pasti,” katanya.

Belum diajak diskusi

Di sisi lain, Eddy mengaku pihaknya belum pernah diajak berdiskusi sejak awal terkait pembentukan badan ekspor satu pintu tersebut. Komunikasi dengan pemerintah baru dilakukan setelah kebijakan diumumkan.

"Kami terus terang tidak pernah diajak bicara. Nah baru kemarin tiba-tiba malam-malam itu hari Selasa malam kami mendapatkan undangan untuk rapat hari Kamis. Jadi pengumuman Presiden Prabowo itu hari Rabu," ungkap Eddy. 

Eddy juga menanggapi isu dugaan under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor sawit yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, memang ada sejumlah eksportir yang diperiksa, namun hingga kini belum ada bukti pelanggaran yang dipastikan.

“Ada beberapa memang diperiksa, bahwa sejak isu itu sudah berapa mungkin sudah satu bulan lebih lah ya isu itu. Nah kemudian itu mereka diperiksa. Nah tetapi sampai sekarang kan memang belum ada bukti artinya bahwa itu benar-benar melakukan atau tidak gitu. Nah itu yang terjadi yang kami dapatkan laporan dari anggota seperti itu gitu. Jadi menurut saya mestinya kalau itu ya mesti harus benar-benar jelaslah ini kan masalah hukum gitu,” ucapnya Eddy.