SPKS Minta Pemerintah Batalkan Rencana Ekspor Sawit Satu Pintu

Jakarta: Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah membatalkan rencana kebijakan ekspor minyak sawit satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Kebijakan tersebut dinilai telah berdampak pada penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani dan berpotensi melemahkan daya tawar petani swadaya.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan rencana pengaturan ekspor melalui DSI telah memicu penurunan harga sawit hingga Rp1.000 per kilogram (kg). Menurutnya, kondisi itu dapat berdampak luas terhadap kehidupan jutaan petani sawit di Indonesia.

“Kami meminta pemerintah, kebijakan pengaturan ekspor CPO nanti itu jangan sampai merugikan petani sawit. Jangan sampai merugikan petani sawit, karena kalau harga TBS itu turun, maka yang berpengaruh itu cukup banyak,” ujar Sabarudin dalam tayangan Zona Bisnis Metro TV, Jum'at 22 Mei 2026.

SPKS menilai kebijakan ekspor satu pintu berpotensi menciptakan praktik monopoli perdagangan crude palm oil (CPO) di dalam negeri. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat pasar kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme harga sawit nasional.

"Pengaturan ekspor satu pintu ini, itu akan menimbulkan pasar monopoli satu pihak dalam perdagangan CPO di Indonesia. Dan ini akan berpotensi pasar itu tidak akan percaya dengan harga sawit," kata Sabarudin. 

Jaminan harga TBS

Selain meminta pembatalan kebijakan, SPKS juga mengajukan sejumlah tuntutan apabila pemerintah tetap menjalankan skema ekspor melalui DSI. Salah satunya adalah jaminan harga TBS tetap mengacu pada formula pasar pemerintah tanpa intervensi.

SPKS juga meminta adanya larangan hukum terhadap praktik monopsoni agar DSI tidak menjadi pembeli tunggal CPO domestik. Organisasi petani sawit itu turut menuntut keterlibatan perwakilan petani dalam dewan pengawas DSI dan komite penetapan harga.

Tak hanya itu, SPKS meminta adanya klausul perlindungan pasokan petani swadaya dalam setiap kontrak perdagangan, audit independen, keterbukaan laporan keuangan secara berkala, hingga pengawasan ketat dari parlemen.

Menurut Sabarudin, penurunan harga TBS tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga berisiko mengganggu pengelolaan kebun dan perekonomian masyarakat di sentra sawit.

“Sekitar 2,4 juta petani sawit itu akan terdampak. Makanya kita meminta pemerintah untuk menghentikan kebijakan pengaturan ekspor CPO satu pintu,” ucapnya.