Penyelenggaraan Pemilu 2024 saat ini diawali dengan narasi kecurangan, netralitas aparat, hingga KKN. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan pentingnya pejabat publik menjaga netralitas untuk menjaga integritas pemilu.
Anggota Bawaslu RI Puadi menyebut, pejabat publik di luar TNI/Polri dan ASN memiliki hak memilih dan kampanye sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, setiap pejabat publik idealnya bersikap netral untuk memastikan proses Pemilu berjalan adil.
"Netralitas pejabat publik ini di pemilu sangat penting karena memiliki beberapa urgensi berkaitan dengan menjaga integritas Pemilu," ujar Puadi di The Election Channel Metro TV, Kamis 16 November 2023.
Netralitas pejabat publik juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintah untuk kepentingan politik. Pejabat publik yang netral, kata Puadi, harus memastikan semua kandidat Pemilu 2024 dan partai politik memiliki peluang yang sama untuk bersaing.
Lebih lanjut, Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawal proses Pemilu. Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu bekerja proaktif, profesional dan transparan.
"Bawaslu tetap konsisten untuk melakukan proses pencegahan, menyampaikan sosialisasi pada masyarakat dan partai politik," tegas Puadi.
