NEWSTICKER

Menyoal Komitmen Aparat Netral

N/A • 12 November 2023 21:04

Isu netralitas terus memanas. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto yang mempertanyakan sikap TNI bila harus memilih antara netralitas dan loyalitas. Oleh karena itu, muncul usul pembentukan Panitia Kerja untuk mengawasi netralitas TNI dalam pesta demokrasi. 

"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari akan kesibukan kita menjadi caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut, baru-baru ini.

Profesionalitas dan netralitas lembaga negara belakangan ini memang sedang menjadi sorotan. Pemicunya, isu pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang gugatan uji materi syarat usia minimal capres-cawapres. 

Pekan lalu, muncul usulan hak angket dari Politisi PDIP Masinton Pasaribu. "Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR," ujar Masinton, kala itu. 

Untuk mencegah konflik kepentingan, MKMK mencabut kewenangan Anwar Usman dalam sidang sengketa hasil Pemilu Serentak. Sebelumnya, MKMK memutuskan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik dan dicopot dari jabatan Ketua MK. 

"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," kata Ketua MKMK Jimly Assiddiqie.

Banyak kalangan masyarakat yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Beberapa waktu lalu, Presiden menggelar makan siang bersama seluruh bakal calon presiden untuk memperkuat narasi netralitas tersebut. 

Namun, sebagian publik mempersepsikan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Metrotvnews.com

(Silvana Febriari)