Kejagung Cecar Wamen PU Soal Korupsi Rumah Mantan Pejuang Timtim

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi pembangunan rumah untuk mantan pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang.

Diana tiba di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung pukul 09.00 WIB. Didampingi seorang ajudan,  Diana dimintai keterangan terkait kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan Direktur Jenderal PT Cipta Karya tahun 2023. Kedua perusahaan tersebut diketahui adalah pihak-pihak yang membangun 2.100 rumah bagi mantan pejuang Timor Timur. 

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan yang menjadi kapasitas Kejaksaan Tinggi NTT. Oleh karena itu Diana kali ini dimintai keterangannya untuk melengkapi data-data penyelidik yang sedang berupaya menemukan unsur pidana dari kasus ini. 

“Proses penyelidikan ini kan belum pro justisi. Jadi, penyelidik masih berupaya apakah di situ ada peristiwa pidana atau tidak, itu dia penyelidikan,” kata Harli dalam keterangannya dikutip pada Rabu, 4 Juni 2025.
 

Baca juga: Kejagung Dalami Pihak yang Perintah 3 Stafsus Nadiem

Sebelumnya kasus ini juga menjadi sorotan bagi Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Irjen PKP, Heri Jerman
menyebut hasil investigasi timnya menemukan ada indikasi kecurangan dan fraud dari proyek pembangunan rumah tersebut. 

Heri merinci hasil investigasi pihaknya, yakni ditemukannya 57 rumah dalam kondisi rusak berat, ditemukan rumah dengan fondasi yang tidak kuat. Adapula rumah yang dibangun di atas tanah labil tanpa penguatan yang memadai. Kemudian penggunaan alat sondir yang tidak tepat, serta 2100 rumah yang diduga juga tidak sesuai peruntukannya.

Kasus ini juga diduga menelan biaya hingga Rp430 miliar lebih untuk periode anggaran selama 2022 hingga 2024.