Gerakkan Ekonomi, Pemerintah Kembali Izinkan Rapat di Hotel

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat dan kegiatan dinas di hotel serta restoran. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk respons atas kondisi darurat yang dialami sektor perhotelan dan restoran akibat pengetatan anggaran belanja pemerintah.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 4 Juni lalu. Tito menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menghidupkan kembali sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), yang selama ini menjadi tulang punggung industri perhotelan dan restoran nasional.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan keprihatinan mereka. Kebijakan efisiensi dinilai telah memangkas pangsa pasar mereka hingga 40–80 persen dari total pendapatan, dengan potensi kerugian mencapai Rp24,5 triliun. Akibatnya, sejumlah hotel melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja hingga penutupan operasional.
 

Baca Juga: Ini Arti Resesi Ekonomi, Beserta Penyebab dan Dampaknya

Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa kebijakan relaksasi ini merupakan hasil evaluasi terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan dan restoran. Ia menyebut, ke depan pemerintah akan menyusun panduan teknis pelaksanaan kegiatan di hotel dan restoran, dengan tetap memperhatikan prinsip kebutuhan, urgensi, serta skala prioritas.

"Mungkin nantinya akan disusun panduan teknis, tetapi tentu pemerintah daerah kami minta untuk menyusun perencanaan yang sesuai kebutuhan. Substansinya harus jelas dan dalam hal intensitas serta frekuensi tentu dibatasi. Yang penting ekosistemnya kembali hidup," ujar Bima Arya dikutip dari Selamat Pagi Indonesia Metro TV pada Senin, 9 Juni 2025.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyangkut keberlangsungan usaha hotel dan restoran. Namun juga berdampak luas pada sektor wisata dan ekonomi lokal.

Meski disambut positif, DPR meminta agar pemerintah segera menerbitkan aturan teknis dan panduan yang jelas agar pelaksanaannya tidak keluar jalur. Pemerintah diharapkan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dan tidak mengabaikan semangat efisiensi.

(Tamara Sanny)