Komisi I DPR Panggil Menko Yusril Bahas Sistem Keamanan Laut

Jakarta: Komisi I DPR hari ini menggelar rapat kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Pertamuan dilakukan untuk membahas sistem keamanan laut Indonesia.  

Rapat yang dipimpin oleh Ahmad Heryawan ini dihadiri oleh Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan selaku perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Sementara itu, dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk F Paulus.  

Dalam rapat tersebut, Ahmad Heryawan menyoroti pentingnya pengamanan laut yang maksimal, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Ia menegaskan bahwa keamanan laut Indonesia belum optimal saat ini, sehingga diperlukan sistem pengamanan yang lebih baik serta penegakan hukum yang lebih tegas.  
 

Baca Juga: Yusril Usul Kewenangan di Laut Satu Kelembagaan, Cegah Tumpang Tindih

Salah satu tantangan yang dibahas adalah banyaknya instansi yang menangani keamanan laut. Hal itu justru dikhawatirkan dapat menghambat sinergi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menyusun sistem keamanan laut yang lebih terintegrasi.  

Menko Polhukam Ludvig Paulus menambahkan bahwa untuk meningkatkan sistem keamanan laut, diperlukan penyusunan regulasi yang komprehensif, penguatan wewenang dalam penegakan hukum, serta pengembangan sistem informasi keselamatan laut nasional. Selain itu, aspek keamanan internasional juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga perairan Indonesia dari potensi ancaman eksternal.  

Pembahasan mengenai sistem keamanan laut ini semakin relevan mengingat berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir terkait dengan pelanggaran keamanan di perairan Indonesia. Oleh karena itu, Komisi I DPR menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi serta peningkatan regulasi dan teknologi guna memastikan keamanan laut nasional lebih terjaga di masa depan.

(Tamara Sanny)