Bangkok: Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand memutuskan untuk menskors Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Selasa, 1 Juli 2025. Menteri Transportasi Suriya Juangroongruangkit, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) PM menggantikan Paetongtarn.
Mengutip dari Headline News, Metro TV, Rabu, 2 Juli 2025, Keputusan tersebut menyusul kontroversi penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja dan bocornya rekaman percakapan Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen. Publik Thailand menilai sikap Paetongtarn terlalu lunak terhadap Hun Sen.
Insiden kebocoran informasi tersebut memicu protes. Terutama setelah bentrokan bersenjata di perbatasan pada 28 Mei yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Paetongtarn membela kebijakannya dengan menyatakan upayanya untuk meredakan ketegangan. Dia mengaku hanya ingin menjaga perdamaian.
Perjuangan Paetongtarn setelah hanya 10 bulan berkuasa menggarisbawahi menurunnya kekuatan Partai Pheu Thai, raksasa populis dari dinasti miliarder Shinawatra yang telah mendominasi pemilihan umum Thailand sejak 2001, mengalami kudeta militer dan putusan pengadilan yang telah menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menteri.
Ini merupakan ujian berat bagi pemula politik Paetongtarn, yang naik ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri termuda Thailand dan pengganti Srettha Thavisin, yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar etika dengan mengangkat seorang menteri yang pernah dipenjara.
Pemerintahan Paetongtarn juga tengah berjuang untuk memulihkan ekonomi yang sedang lesu dan popularitasnya telah menurun tajam, dengan jajak pendapat pada 19-25 Juni yang dirilis pada akhir pekan menunjukkan peringkat persetujuannya turun menjadi 9,2 persen dari 30,9 persen pada bulan Maret.
Paetongtarn tidak sendirian dalam kesulitannya, dengan ayahnya yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, kekuatan pendorong di balik pemerintahannya, menghadapi rintangan hukumnya sendiri di dua pengadilan yang berbeda bulan ini.
(Muhammad Adyatma Damardjati)
Streaming