Film dokumenter 'Dirty Vote' yang sedang viral di media sosial berisi tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Film ini pun menuai kontroversi, ada yang menyebutnya fitnah dan ada pula yang percaya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut film dokumenter 'Dirty Vote' merupakan film yang berisi fitnah dan narasi kebencian yang tidak berdasar.
"Perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ucap Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.
Tak hanya itu, Habiburokhman juga mempertanyakan kapasitas para pakar hukum yang hadir di film tersebut. "Saya kapasitas, tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotasi pemilu," ujarnya.
Berbeda dengan TKN Prabowo-Gibran, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menilai temuan yang diungkapkan dalam film, dokumenter 'Dirty Vote' merupakan sesuatu yang baru dan sesuai dengan kondisi saat ini.
Deputy Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpendapat, film 'Dirty Vote' bisa menjadi pengingat soal maraknya pelanggaran di Pemilu 2024.
"Ini film yang bagus, kalau kita membaca dan ingin mengatahui pelanggaran pemilu yang sudah terjadi dan yang potensial akan terjadi," ungkap Todung.
Todung menyebut film ini memberikan pendidikan politik yang penting bagi masyarakat. Ia pun berharap tidak ada pihak yang bereaksi berlebihan.
"Jangan baper, banyak orang baper ketika dikritik," ujar Todung.
Rumah produksi Watchdog baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul 'Dirty Vote'. Film yang sutradarai Dhandy Dwi Laksono itu berisi tentang dugaan kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.
Film ini dibintangi tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri AMsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan Pemilu, meski mendobrak tatanan demokrasi.